Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima audiensi dari sejumlah tokoh akademisi dan agama di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen bahwa DPR RI akan melakukan transformasi setelah adanya aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu, ketika menerima audiensi dengan sejumlah tokoh akademisi dan tokoh keagamaan.
Dia menjelaskan bahwa transformasi akan dilakukan terhadap kelembagaan secara menyeluruh. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
"Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Adapun sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu yakni Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga tokoh NU, KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga Pakar Komunikasi Effendi Gazali. Mereka tergabung dalam wadah bernama Majelis Mujadalah Kiai Kampung.
Dia pun menyinggung sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, antara lain soal kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota. Dia menegaskan bahwa DPR RI tak mengalami kenaikan gaji.
Selain itu, tunjangan perumahan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
"Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” katanya.
Saat ini, dia mengatakan bahwa DPR juga tengah memperkuat transparansi melalui sistem digital. Menurut dia, semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR dapat diakses di website DPR.
"Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” kata.
Sementara itu, Siti Zuhro mengatakan bahwa DPR tidak boleh lagi bersikap elitis lagi, tetapi harus betul-betul partisipatif, mau mendengarkan dan membuka diri untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan masyarakat luas.
Dia pun berharap DPR melakukan fungsi dan wewenangnya dengan amanah, termasuk dalam memberikan pengawasan secara konstruktif kepada Pemerintah.
“Kita harapkan, memang DPR melakukan fungsi representasi tadi itu perwakilan dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh missed,” kata Zuhro.
Baca juga: Puan kumpulkan pimpinan fraksi bahas transformasi DPR
Baca juga: Dasco sebut akan ada reformasi DPR dipimpin langsung Ketua DPR
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiEditor: Budi Suyanto Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
